Komisi VII DPR yang membidangi energi mendukung usulan Pemerintah agar program pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) per 1 April 2011 ditunda.
Pasalnya, Pemerintah mesti memantau kondisi ekonomi global saat ini yang ditandai dengan melambungnya harga minyak mentah dan nilai pangan.
Anggota Komisi VII DPR Romahurmuziy mengatakan dewan menyambut baik pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa di Bandara Halim Perdana Kusumah Jakarta, Kamis (24/2).
"Memang kesiapan-kesiapan yang DPR minta belum ada tanda-tanda terlaksana, padahal 1 April kan sebulan lagi," tutur Romi, sapaan akrabnya, di Jakarta, Jumat (25/2).
Kendati demikian, Romi meminta pemerintah agar desain pengendalian konsumsi BBM bersubsidi ini segera dipastikan. Kebijakan yang berubah-ubah hanya akan merugikan investasi pengusaha SPBU di bawah Himpunan Pengusaha Swasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas). Investasi Hiswana untuk program ini ditaksir mencapai Rp500 juta per SPBU.
"Justru harus terus melakukan uji coba, cari metode yang sesuai. Kalau sudah ada modus-modus, uji cobakan saja dulu. Seperti kemarin, uji coba barcode yang ternyata belum maksimal, uji cobakan yang lain," ujar Romi.
Pematangan uji coba tersebut setidaknya harus dimulai pada tiga bulan atau enam bulan pertama sejak 1 April atau pada Juli atau September 2011.
Pemerintah dapat menguji coba semua opsi pengawasan yang ada mulai dari smart card, barcode, hingga Radio Frequency Identification (RFID).
Pada bagian lain, Romi menyarankan agar Pemerintah menetapkan saja biaya subsidi per liter untuk BBM. Dengan begitu, APBN pun tidak akan rentan terhadap harga minyak dunia apabila yang ditetapkan adalah subsidi, bukan penetapan harga premium pada Rp4500 per liter.
"Saya juga menyarankan pengaturan BBM bersubsidi dengan cara prabayar atau langsung tunai kepada kendaraan-kendaraan pelat hitam yang masih layak menerima premium baik dari segi kapasitas cc ataupun tahun pembuatan. Kartu prabayar ini melekatnya pada STNK, sehingga yang kita subsidi orangnya dengan nilai Rp2500 dikalikan 40 liter per hari dan diisi secara mingguan oleh Kementerian Keuangan. Ini sebetulnya sudah direncanakan saat Pak Purnomo (Yusgiantoro, Menteri Pertahanan saat ini) masih menjabat sebagai Menteri ESDM," papar anggota Fraksi PPP itu.
Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Effendi Simbolon saat dihubungi di Jakarta, Jumat (25/2), bahkan menantang konsep Pemerintah untuk memaksa masyarakat membeli BBM nonsubsidi jenis pertamax yang harganya dua kali lipat dibandingkan premium.
"Konsep itu tidak benar. Makanya kita challenge. Makanya konsep itu kami challenge. Kalau sekarang-sekarang ini Pemerintah melakukan melakukan ujicoba tidak dibenarkan, karena akan menimbulkan gejolak di masyarakat," tutur anggota Fraksi PDI-P itu.
Di tempat terpisah, Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita Herawati Legowo mengatakan belum ada keputusan apa pun atas pembatasan BBM. Selain masih menunggu hasil kajian akademis, Pemerintah menegaskan menerima opsi-opsi yang ditawarkan masih harus menunggu hasil rapat bersama Komisi Energi.
"Belum ada keputusan resmi. Kita memang harus tunggu hasil dengan DPR Maret nanti," tegas Evita melalui layanan pesan singkat.
Sementara Kardaya Wanika selaku staf ahli bidang komunikasi dan informasi Kementerian ESDM mengatakan Pemerintah masih akan terus mengkaji opsi-opsi alternatif pengaturan konsumsi BBM bersubisidi. Adapun uji coba pengawasan konsumsi BBM akan terus berlanjut seperti Bintan, Kepulauan Riau dan Bangka Belitung berjalan dengan atau tanpa program pembatasan BBM.
"Semua pihak harus melakukan penghematan. Kalau 1 April sekarang itu masih belum diputuskan, menunggu kajian karena masih ada pergerakan harga (minyak) yang tiba-tiba melonjak," pungkasnya.
( disadur dari : mediaindonesia.com )
0 komentar:
Posting Komentar