Tuntut Hapus Outsourcing, Buruh Akan Kepung Istana

Ribuan buruh mulai berdatangan di depan Bundaran HI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Rencananya, mereka akan mengepung sejumlah obyek vital pemerintahan.

Para buruh yang tergabung dalam gerakan HOSTUM (Hapus Outsourcing Tolak Upah Murah) yang terdiri dari beberapa elemen yakni Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Garda Metal dan beberapa serikat buruh lainnya akan berunjuk rasa menuntut hak-hak mereka. Ada dua isu yang akan dikemukakan.
"Kami akan menuju Istana untuk mengemukakan aspirasi kami," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal kepada wartawan saat di temui di Bundaran Hotel Indonesia, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (12/7).

Setelah dari Bundaran HI dan Istana Negara, rencananya ribuan buruh juga bakal mengepung Kantor Kementerian Perekonomian serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, untuk menuntut dihapuskannya sistem outsourcing.

Mereka ingin izin perusahaan outsourcing dicabut dan menjalankan keputusan MK tentang pekerja dengan objek kerja tetap tidak diizinkan di-outsourcing-kan.

"Semalam kami sudah sepakat, buruh yang akan ikut mencapai 30 ribu orang. Tujuan terakhir kami ke Kemenakertrans," tuturnya.

Selain itu, ribuan buruh juga meminta agar pemerintah merevisi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permennakertrans) Nomor 17 Tahun 2005 tentang Kehidupan Hidup Layak yang sebelumnya hanya 14 item, menjadi 86 hingga 102 item.

"Ini hasil penelitian dari buruh Bekasi dan lembaga independen yang ditawarkan menteri tentang 14 item itu akal-akalan pemerintah. Seolah-olah pemerintah sudah melakukan perbaikan menuju upah layak". 

"14 Item itu bila dirupiahkan kira-kira Rp 40.000 sampai Rp 48.000, nilainya jika dibandingkan dengan KHL yang lama yang jumlahnya 40 item. Kalau 40 item itu yang kita survei di lapangan atau di pasar dan ditambah 14 item sama saja 40.000, itu sama aja kembali lagi ke rezim upah murah," pungkasnya