Pemerintah didorong mengumumkan rencana kenaikan tarif kereta api ekonomi. Kenaikan tarif diyakini dapat meningkatkan dan membantu pembenahan pelayanan kereta api ekonomi, yang selalu kekurangan subsidi dari pemerintah.
”Faktanya, Kementerian Keuangan tak mau menambah subsidi kereta api (KA) ekonomi. Maka, seharusnya Menteri Perhubungan berani, dengan realistis, mengumumkan rencana kenaikan tarif dengan bertahap. Bila tidak, jangan berharap perkeretaapian maju, sebaliknya malah hancur,” kata pengamat perkeretaapian dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Taufik Hidayat, Minggu (27/2/2011) di Jakarta.
Menurut dia, Menhub seharusnya percaya diri menetapkan kenaikan tarif karena sudah ada standar pelayanan minimum (SPM), yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2011. ”Seburuk apa pun SPM itu, setidaknya sudah ada minimalnya. Nah, tatkala ingin dicapai standar pelayanan macam apa, kan tinggal dikompromikan tarifnya,” kata Taufik.
Anthony Ladjar, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengguna KA, mengatakan, sangat manusiawi bila penumpang tak ingin ada kenaikan tarif. ”Namun, sulit memperbaiki pelayanan secara menyeluruh. Biarlah kenaikan tarif itu menjadi hak operator sehingga nanti penumpang juga benar-benar dapat menuntut haknya,” katanya.
Tarif KA ekonomi memang sangat rendah dibandingkan dengan tarif transportasi lain. Tarif KRL ekonomi dari Tangerang ke Duri (Jakarta) hanya Rp 1.000. Tarif dari Jakarta ke Bogor (50 kilometer) juga hanya Rp 2.000. Sementara itu, tarif dari Jakarta menuju Surabaya tak lebih dari Rp 50.000.
Taufik menegaskan, yang kini dibutuhkan adalah rencana dan jadwal kenaikan tarif. Di dalam jadwal itu, kata Taufik, seharusnya disusun harapan dan pekerjaan yang harus dituntaskan dalam jangka pendek. ”Katakanlah, ada target kenaikan tarif dalam tiga bulan. Maka, operator harus memperbaiki layanan sehingga ketika tarif naik, penumpang pun tidak menolaknya,” ujarnya.
( disadur dari : kompas.com )
0 komentar:
Posting Komentar